Isu Neoliberalisme menjelang pilpres 2009

Menjelang akan dilangsungkannya pemilihan presiden pada Juli 2009, masing-masing kandidat dari kubu SBY-Boediono, JK-Wiranto dan Mega-Prabowo terus melakukan konsolidasi dan sharing position sebagai upaya untuk memperkuat dan merebut simpati rakyat dengan janji politik yang intinya mensejahterakan rakyat guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Terlepas dari benar atau tidaknya janji tersebut, hanya rakyat yang dapat menentukan dalam pilihannya pada Juli 2009 mendatang.

Tren pemberitaan di stasiun televisi, media cetak dan media elektronik yang membahas bahwa cawapres Boediono seorang Neoliberalism, perlu adanya pembuktian dan agar tidak dijadikan “alat” bagi lawan politiknya hanya untuk memperoleh dukungan dan popularitas belaka. Disadari atau tidak, bangsa Indonesia sebenarnya akan dibawa kemana? Pernyataan pengamat ekonomi Faisal Basri (Kompas 27 April 2009) menyebutkan bahwa kinerja yang diusung pemerintahan SBY-JK yang progrowth, propoor dan projob hanyalah slogan. Selama tahun 2004-2008 anggaran untuk memerangi kemiskinan naik hampir empat kali lipat, tetapi angka kemiskinan hanya turun 1% saja. Begitu pula dalam menekan angka pengangguran dinilai gagal. Dilain sisi begitu banyaknya perusahaan asing yang beroperasi tidak bisa menyerap tenaga kerja lokal mereka lebih suka untuk mengimpor dari negaranya.

Neoliberalisme yang tengah mengendalikan ekonomi Indonesia mungkin benar adanya. AS berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara moderat dan kapitalis. Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy) AS yang dikeluarkan Gedung Putih pada 16 Maret 2006 menyebutkan bahwa ada dua pilar utama strategi keamanan nasional AS: Pertama, mempromosikan kebebasan, keadilan dan kemulian manusia yang berjuang untuk mengakhiri tirani, mempromosikan demokrasi yang efektif dan memperluas kesejahteraan melalui pasar bebas dan kebijakan pembangunan. Kedua, menghadapi berbagai tantangan dengan memimpin komunitas demokrasi yang sedang tumbuh. Untuk mencapai hal tersebut maka AS mengembangkan kebijakan yang solid baik dalam aspek politik, ekonomi, diplomatik dan berbagai alat lainnya yang dianggap mendukung. Salah satu langkah dari proyek tersebut adalah menggunakan bantuan asing untuk mendukung pembangunan pemilu yang fair dan bebas, penegakan hukum, masyarakat sipil (civil society), hak-hak perempuan, kebebasan media serta kebebasan beragama.

Melalui organisasi non pemerintah seperti National Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI), Asia Foundation, dan Center for the Study of Islam and Democracy (CSID), AS berupaya untuk menerapkan kajian Rand Corporation berupa Demokrasi dan Liberalisme di Indonesia. Pasar Bebas dan mengurangi beban pemerintah dalam mendanai urusan publik disektor sandang pangan, listrik, pendidikan dan kesehatan merupakan ciri dari liberalisme. Dan itu disadari oleh para pemimpin kita, namun mereka tidak bisa untuk berbuat banyak agar lepas dari liberalisme. Namun Ironisnya, mereka (para kandidat presiden) yakin dapat melepaskan belenggu liberalisme dan berjanji untuk menerapkan ekonomi kerakyatan dengan cara memprioritaskan kepentingan rakyat jika nanti mereka terpilih. Sebagai rakyat hanya bisa memilih dan menilai kinerjanya, semoga janji mereka bukan hanya slogan belaka dan serius untuk melepaskan Indonesia dari belenggu liberalisme yang selama ini hanya membuat bangsa ini terpuruk dan tidak berharga dimata dunia internasional.

Dibukanya Kembali Kasus Film Fitna Oleh Pengadilan Tinggi Belanda

Kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW oleh anggota parlemen Belanda Geert Wilders memasuki babak baru. Pengadilan Tinggi Amsterdam hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 memutuskan untuk meninjau kembali keputusan Kejaksaan Belanda tanggal 30 Juni 2008 lalu yang menolak segala tuntutan terhadap anggota parlemen pembuat film “Fitna” Geert Wilders. Dalam kaitan tersebut Kejaksaan Belanda dalam waktu dekat akan menyusun dakwaan untuk Geert Wilders. Wilders dinilai telah melakukan penghasutan tindak kekerasan dan pelecehan terhadap suatu agama. Dalam sistim demokrasi penghasutan yang mengandung kebencian berdampak serius bagi kepentingan umum.

Sebelumnya juru bicara Kejaksaan Belanda, Leo de Wit mengatakan, perbuatan Wilders memang menyakitkan dan menyinggung perasaan umat Islam, namun hukum di Belanda menilai, perbuatan Wilders tidak melanggar aturan dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk menuntutnya kepengadilan. Pernyataan-pernyataan Wilders hanya ditujukan kepada Islam sebagai sebuah gerakan keagamaan, bukan ditujukan kepada umat Muslim. Menanggapi keputusan baru Kejaksaan Belanda untuk memperkarakan kembali kasus film “Fitna” Geert Wilders mengatakan keputusan tersebut sebagai serangan terhadap kebebasan berekspresi di Belanda.

Dibukanya kembali kasus film “Fitna” karya Wilders tidak menutup kemungkinan sebagai respon pemerintah Belanda atas reaksi dari warga Muslim dan organisasi anti-diskriminasi seperti The Netherlands Show its Colors, yang mengecam keputusan vonis bebas terhadap Geert Wilders. Gugatan tersebut juga didukung oleh PM Belanda Jan Peter Balkenende, Menteri Kehakiman Belanda Hirsch Ballin dan Menlu Verhagen. Hal yang sama juga disampaikan oleh sebagian anggota Partai Sosialis (SP) dan kelompok Muslim Belanda, menilai vonis bebas Kejaksaan Belanda terhadap Geert Wilders ketika itu sebagai upaya mempermalukan PM Belanda Jan Peter Balkenende. Dengan diangkatnya kembali kasus film Fitna, setidaknya dapat memberikan efek jera kepada Geert Wilders dan politisi Belanda untuk tidak melakukan pelecehan terhadap Islam dan menghentikan rencana Geert Wilders yang akan membuat film Fitna II sebagaimana yang diungkapkannya pada Juni 2008 lalu ketika kejaksaan Belanda mencabut perkaranya.

Forum Dialog Antar Agama di New York, AS

Pada 13 – 14 Nopember 2008.di New York, AS berlangsung konferensi bertema dialog antar-peradaban yang disponsori oleh Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdul Aziz. Sekitar 80 negara beraprtisipasi dalam dialog tersebut dan kepala negara/pemerintahan, menteri luar negeri, serta pejabat tinggi yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Presiden AS George W Bush, Presiden Israel Simon Peres, PM Inggris Gordon Brown, Emir Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, Raja Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifa, Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, Raja Jordania Abdullah, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Presiden Majelis Umum PBB Miguel d’Escoto Brockman yang juga pastor Katolik Nigeria.

Dalam pidato pembukaan Raja Abdullah bin Abdul Azis mengatakan agar perbedaan agama dan budaya dikawasan Timur Tengah agar diselesaikan untuk mewujudkan perdamaian dan harmonisasi. Perbedaan tersebut hanya menimbulkan tidak adanya toleransi antar agama, perang dan pertumpahan darah. Sedangkan Presiden Majelis Umum PBB Miguel d’Escoto Brockman dan Raja Abdullah II dari Jordania cenderung mengkritik sikap Barat yang memposisikan Islam dalam ketidakadilan. Menurut Raja Abdullah II Kalangan muda Muslim mempertanyakan sikap Barat mengenai kesetaraan, hormat menghormati dan keadilan universal. Dilain sisi kelompok ekstrimis Muslim, Kristen dan Yahudi terbawa dalam keraguan dan perpecahan. Para pemimpin Islam melihat sikap Barat yang tidak toleransi dan kesetaraan dalam memandang Islam. Sebaliknya wakil negara Barat seperti Perancis dan Denmark lebih menaruh perhatian dan hanya mempersoalkan tidak adanya kebebasan individu dalam Islam. Menurut mereka, kebebasan individu merupakan dasar kehidupan dan diwujudkan dalam bentuk kebebasan berbicara dan berekspresi tanpa batas sekalipun itu agama.

Mantan Menlu Ali Alatas dalam sebuah diskusi bertema “Lecture on Civilization” (Kuliah mengenai Peradaban) mengatakan agama telah dieksploitasi oleh banyak pihak dalam berbagai konflik dunia untuk menjustifikasi prasangka buruk, kekerasan serta bahkan pembunuhan. Akar permusuhan antar peradaban dunia seperti prasangka buruk antara Islam dan masyarakat “Barat” tidak pada agama atau kebudayaan, melainkan dipicu oleh persoalan ekonomi ataupun politik. Sekarang tengah berlangsung periode yang didalamnya terjadi ketegangan atau konflik antara tiga agama monotheistik yaitu Islam, Krisitianitas ataupun Judaisme. Disamping itu, hubungan masyarakat Muslim dan Barat yang diwarnai prasangka buruk tidak terlepas dari perang di Afghanistan, krisis Irak dan konflik Palestina-Israel.

Perbedaan agama dan budaya antara Islam dan Barat kemungkinan masih akan terjadi karena pemimpin Barat masih menjadikan kebebasan individu sebagai dasar untuk berekspresi dan terlindungi oleh UU, sehingga bila terjadi tindak pelecehan terhadap Islam, mereka akan berlindung dibawah UU tersebut seperti yang terjadi pada kasus Geert Wilders. Oleh karena itu kemungkinan kecil hasil dialog dapat menyelesaikan konflik peradaban antara Islam dan Barat. Bagaimanapun demokrasi liberal berupaya menjadikan sentimen anti Islam sebagai teori Barat untuk menyudutkan Islam sebagai musuh baru. peradaban Islam dan Barat masih akan berbenturan selama pemimpin Barat masih menjadikan kebebasan individu sebagai dasar untuk berekspresi.

Kemenangan Partai Demokrat dan dampaknya bagi hubungan bilateral Indonesia-AS

Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu Presiden AS dengan terpilihnya Barrack Obama sebagai Presiden AS ke-44 pada 5 Nopember 2008 lalu dengan merebut mayoritas suara di House of Representative (DPR) sebanyak 229 kursi dari 435 kursi dibanding rivalnya Partai Republik yang hanya memperoleh 196 kursi mengindikasikan kejenuhan rakyat AS selama 12 tahun dibawah naungan Partai Republik. Di Senat, Partai Demokrat berhasil merebut kemenangan dengan merebut 51 suara dibanding Republik yang mengumpulkan 49 suara. Kemenangan tersebut setidaknya dapat mengontrol atas Parlemen yang dapat menyelidiki kebijakan kontroversial Pemerintahan Bush mengenai isu luar negeri, militer dan energi.

Menanggapi hal tersebut, Menlu Hassan Wirajuda mengatakan kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu di Amerika Serikat tidak akan mengubah kebijakan luar negeri AS termasuk hubungan bilateralnya dengan Indonesia. Dalam tradisi AS mengenai kebijakan luar negerinya, secara umum terdapat kebijakan berdasar partisipasi, sehingga ada kesamaan dan kesatuan pendapat antara partai Demokrat dan Republik. Partai Demokrat lebih sensitif pada masalah HAM, Lingkungan Hidup dan Demokrasi sedangkan Partai Republik sangat probisnis.

Bagi kalangan aktivis HAM, kemenangan Obama tentu menjadi anginsegar untuk mendukung perjuangan mereka. Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, mengatakan Partai Demokrat mendukung pengungkapan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM di Papua. Berbeda dengan kebijakan Partai Republik ketika dipimpin George W. Bush yang lebih menitikberatkan pada dukungannya ke pembentukan UU intelijen, UU Rahasia Negara, UU Anti teroris dengan mengadopsi kebijakan AS dalam memerangi terorisme tanpa menaruh perhatian kepada masalah HAM dan lingkungan hidup. Karena itu, Ketua Komisi Nasional HAM Ifdhal Kasim mengingatkan, hubungan Indonesia dan AS kedepan akan sangat tergantung pada kebijakan politik Pemerintah RI dalam hal penguatan demokrasi dan pengembangan yudisial.

Dibidang Lingkungan Hidup, dalam kampanyenya, Barrack Obama bertekad mengurangi emisi efek rumah kaca dan menentang perusakan lingkungan seperti penebangan hutan dan ilegal logging. Bahkan Obama dalam kampanyenya berjanji untuk bekerjasama dengan United Nation Framework Convention on Climate Change( UNFCC) dalam menanggulangi perubahan iklim dan efek rumah kaca. Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Rahmat Witoelar pihaknya yakin AS akan meratifikasi Protokol Kyoto. Untuk itu Indonesia agar meninjau kembali kebijakan konversi hutan menjadi kebun sawit, sebagaimana yang terjadi di Sumatera karena kemungkinan dapat menyulitkan pemasaran minyak sawit Indonesia ke AS. Disisi lain, AS akan memberikan dukungan dana kepada Indonesia dalam pelestarian hutan tropis.

Isu perburuhan juga menjadi isu yang sensitif bagi pemerintahan baru AS, oleh karena itu, pemerintah Indonesia agar menyikapi persoalan Buruh sebijak mungkin guna menghindari intervensi AS sebagaimana yang terjadi ketika kunjungan delegasi United States Trade Representative (USTR) ke Indonesia pada tahun 1994 untuk mendesak pemerintah agar mengungkap kasus pembunuhan buruh Marsinah di Sidoarjo dengan ancaman akan mencabut fasilitas GSP (Generalized System of Preferences), keringanan bea masuk ke AS untuk sejumlah komoditi tertentu. Menanggapi hal tersebut, Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Yanuar Rizki menilai, terpilihnya Obama bisa menekan pemerintah dan pengusaha Indonesia untuk memperlakukan buruh secara lebih layak. Sebaliknya, bagi pengusaha kebijakan ini bisa menjadi masalah, karena pemerintah AS bisa menuntut pemakaian standar lebih tinggi bagi industri Indonesia untuk upah dan perlakuan buruh jika ingin menembus pasar Amerika.

Platform Partai Demokrasi yang berbeda dengan Republik, dan lebih menitikberatkan pada persoalan HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup setidaknya perlu diwaspadai oleh Indonesia karena tidak tertutup kemungkinan, LSM dan NGO asing memanfaatkan dan memainkan isu tersebut untuk kepentingan AS sehingga akan berdampak negatif bagi kepentingan luar negeri AS. Isu tuntutan buruh agar pemerintah mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang dinilai merugikan kesejahteraan buruh, ilegal logging yang masih marak terjadi di Sumatera dan Kalimantan serta aksi Gerakan Separatis Papua di Luar negeri yang terus mengangkat isu pelanggaran HAM untuk menarik simpati dan dukungan internasional, setidaknya dapat menjadi perhatian Indonesia agar dalam menyelesaikan persoalan tersebut lebih banyak menekankan pada soft power approach ketimbang hard power approach.

Upaya Negara Barat Mendiskreditkan Islam

Pemikiran negatif Barat terhadap Islam yang masih mengidentikan dengan kekerasan mendorong negara Islam untuk melakukan konsolidasi bagaimana menghadapi sikap Barat tersebut. Dalam sidang bersama antara Menlu negara-negara Islam dan Barat yang berlangsung di Astana, Kazakhstan, pada Oktober 2008, Menlu Iran, Manouchehr Mottaki mengatakan :

Demokrasi liberal berupaya menjadikan sentimen anti Islam sebagai teori yang dikembangkan Barat untuk menyudutkan Islam sebagai musuh baru. Teori Benturan Antar Peradaban (The Clash of Civilizations) oleh Samuel P. Huntington merupakan teori Barat yang menyebutkan bahwa peradaban Islam dan Barat akan berbenturan. Para pemimpin Barat menggunakan segala cara untuk menjadikan Islam sebagai musuhnya. Barat terus menuding umat Islam berada di balik setiap aksi perusakan dan teroris di berbagai belahan dunia sekaligus menyebut Timur Tengah sebagai pusat terorisme dan ekstrimisitas. AS dan sekutunya berusaha untuk menjustifikasi intervensi yang dilakukannya untuk menghancurkan teroris, padahal tujuan sebenarnya menguasai dan menghancurkan negara Islam. Namun masyarakat internasional sadar bahwa bukti yang dipublikasikan selama ini malah menunjukkan AS dan Inggris yang melindungi dan mendukung kelompok teroris di Afghanistan dan Irak. Propaganda anti-Islam tersebut memunculkan sikap ekstrim dan marjinal terhadap kehidupan umat Islam di Eropa dan Amerika. AS dan sekutunya juga menggunakan jalur politik dan seni, sebagaimana yang terlihat dari film-film yang mereka buat selalu mencitrakan umat Islam sebagai “teroris” dan cinta kekerasan serta penerbitan buku-buku, artikel dan karikatur untuk menodai kesucian Islam. Seharusnya negara Barat memperbaiki kebijakannya untuk lebih obyektif dan jujur dalam menyikapi persoalan dunia. Masalah internasional membutuhkan solusi internasional yang artinya pemimpin dunia duduk bersama dalam menyelesaikan kesalahpahaman yang muncul antara Barat dan Islam.

Pernyataan yang disampaikan oleh Menlu Iran merupakan cermin kekecewaan negara-negara Islam yang melihat konflik ideologi antara Barat dan Islam yang hingga kini semakin meningkat. Isu teroris dan ekstrimisme tetap menjadi stigma bagi negara Barat untuk menekan aktifitas kelompok muslim dalam upaya memarjinalkan kalangan muslim dari pergaulan politik internasional. Barat terus mencoba mengemas Islamophobia, sebagai suatu ancaman, namun tanpa menyadari bahwa masyarakat internasional kini mulai sadar, Islamophobia merupakan rekayasa Barat untuk mendiskreditkan Islam sebagaimana terindikasi dari meningkatnya pemeluk Islam di Eropa dan kegagalan kandidat presiden AS John McCain dalam mengkampanyekan Islamophobia dibeberapa negara bagian di AS.

Propaganda anti Islam Menjelang Pemilu Presiden di AS

Menjelang pemilu presiden di AS yang akan berlangsung pada Nopember 2008, sejumlah manuver politik dilakukan berbagai pihak pendukung untuk saling menjatuhkan lawan politiknya, seperti beredarnya jutaan keping DVD propaganda hitam yang berisi film anti-Muslim di negara bagian Arizona (yang merupakan tanah kelahiran John McCain) yang dilakukan oleh kelompok pendukung John McCain. Dewan Hubungan Islam Amerika (CAIR), telah mendesak Komisi Pemilihan Federal (FEC) untuk menginvestigasi Clarion Fund, yang diduga telah mendistribusikan DVD tersebut. Clarion Fund merupakan LSM yang didukung oleh Israel dalam upayanya memenangkan kandidat Senator John McCain dalam pemilu presiden AS. Sedangkan menurut salah situs online Sekretaris Negara untuk New York, Clarion Fund Inc. adalah bagian lembaga nirlaba Delaware di New York yang dipimpin oleh Robert (Rabbi Raphael) Shore, Rabbi Henry Harris, dan Rebecca Kabat. Mereka berkerja sebagai petugas di Aish HaTorah Internasional, organisasi penyandang dana yang berbasis di Israel.

Menurut situs Islam Online.Com isi DVD yang berjudul “Obsesi” : Islam Radikal Perang Melawan Barat”, berisi wawancara yang menyudutkan, menjelekkan, dan memfitnah Islam. Tokoh yang diwawancara sengaja dipilih dari pihak yang memang anti Islam, seperti Walid Shoebat, yang ketika dalam wawancaranya dengan Skh. Springfield News edisi 24 September 2007, mengatakan jika Islam bukanlah agama, Tuhan–Islam adalah Setan. Begitupula, wawancara dengan Nonie Darwish, yang mengaku mantan Muslim yang mengatakan bahwa Islam adalah kejam, anti-wanita, anti-kebebasan beragama, dan anti kebebasan personal secara umum. Sedangkan menurut Daniel Pipes, “bahaya sesungguhnya” adalah akibat dari keberadaan, peningkatan status, kesejahteraan dan pemberian hak pilih kepada Muslim di AS.

Dalam surat protesnya yang disampaikan kepada FEC, CAIR melaporkan bahwa Clarion Fund telah mendanai pendistribusian DVD tersebut. Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif CAIR, Nihad Awad mengatakan desakan pihaknya kepada FEC untuk melakukan investigasi Clarion Fund karena dikhawatirkan warga AS dijadikan target manipulasi, terlebih jika ada kelompok asing yang mengekploitir anti Islam untuk mempengaruhi hasil pemilu Presiden.

Sedangkan Pemimpin Aliansi Antar Umat Beragama Welton Gaddy menyatakan, pihaknya menentang pendistribusian DVD tersebut, karena dinilai telah menyerang hak asasi dan kredibilitas suatu agama dengan cara menimbulkan ketakutan. Untuk itu mendesak agar melakukan investigasi.

Kelompok pendukung kandidat presiden John McCain tampaknya memanfaatkan Islamophobia untuk memperoleh simpati pendukungnya dalam pemilu presiden Nopember 2008 nanti. Meskipun propaganda melalui penyebaran DVD tersebut sudah disebar luaskan, namun warga AS tidak terganggu dengan propaganda melalui DVD tersebut. Beberapa surat kabar di Carolina Utara dan Skh St.Louis Post Dispatch juga menolak untuk mendistribusikan DVD ofensif tersebut. Hal tersebut menggambarkan bahwa Barat kini menyadari bahwa menggunakan agama sebagai alat politik dinilai sebagai pelanggaran terhadap nilai kesakralan suatu agama dan HAM.

Pandangan Pengamat Ekonomi Dunia Tentang Ekonomi Kapitalis

Pengamat ekonomi dunia menilai bahwa krisis keuangan yang melanda AS saat ini yang memicu krisis keuangan global merupakan bukti kegagalan sistim ekonomi kapitalis. Dalam wawancaranya dengan Washington Post, pada 10 Oktober 2008 lalu, pemenang hadiah Nobel dibidang ekonomi Joseph Stiglitz mengkhawatirkan negara yang telah menerapkan sistem kapitalisme AS, kemungkinan menghadapi kehancuran ekonomi. Sedangkan pakar ekonomi dari University of Texas, Prof.James Galbraith, mengatakan perekonomian AS diperkirakan akan mengalami stagnansi dan akan mampu bertahan menghadapi krisis keuangan global karena posisi mata uang dollar masih cukup kuat. Hal yang sama disampaikan oleh Pakar ekonomi lainnya James S. Henry yang mengatakan bahwa krisis keuangan di AS bukan akhir dari sistem kapitalis, tapi sebagai bahan renungan dalam menerapkan regulasi di sektor keuangan dan perumahan dimasa yang akan datang. Krisis yang menimpa AS telah mengubah sifat dasar dari sistem kapitalis dan itu disebabkan oleh karena intervensi AS yang menerapkan pendekatan neo-liberal dalam sistem kapitalis.

Sementara itu, Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia, sepakat membantu perbankan dan usaha jasa keuangan yang sedang bermasalah namun tidak akan menempuh langkah bailout (dana talangan) seperti yang dilakukan AS. Kongres AS pada 11 Oktober 2008, telah menyetujui usulan Presiden AS George W. Bush agar pemerintah AS melakukan bailout sebesar US$ 700 milyar, sebagai upaya mendukung rencana nasionalisasi sejumlah bank, pengambil alihan lembaga pinjaman seperti Fannie and Freddie Mac dan menyelamatkan perusahaan asuransi terbesar AIG, sebagai upaya untuk menghindari efek domino krisis keuangan AS sehingga tidak berlanjut kehancuran keuangan global dan dapat menyelamatkan sistim keuangan AS. Bila dalam masa Pemerintahan Presiden Clinton (Demokrat) selama 4 tahun telah membuat perekonomian AS menjadi surplus sebesar US$5,6 Trilyun. Namun dalam Pemerintahan Presiden Bush (Republik) neraca pembayaran AS malah menjadi defisit. Saat ini defisitnya mencapai lebih dari US$11 Trilyun, sebagai dampak dari kebijakan perang dengan Irak dan Afghanistan serta sistim perekonomiannya yang dikendalikan tanpa supervisi dan regulasi.

Dampak krisis keuangan AS juga menguatkan semangat para pemimpin Amerika Latin bahwa ideologi sosialis dan solidaritas, yang mampu mengalahkan kebijakan imperialis dan neoliberalisme AS. Di Venezuela, Presiden Hugo Chavez telah melakukan revolusi sosial radikal dan nasionalisasi untuk mewujudkan Venezueala sebagai negara sosialis. Langkah pertama yang dilakukannya antara lain memberlakukan UU Revolusioner yang akan menasionalisasikan perusahaan telekomunikasi C.A. Nacional Telefonos de Venezuela (CANTV) yang juga perusahaan saham publik terbesar sebagai kekuatan “Strategis”. Sementara perusahaan minyak asing yang terkena kebijakan Hugo Chavez antara lain Chevron, ExxonMobil, Conoco Phillips, dan Total. Begitu pula dengan tanah pertanian dan lahan peternakan yang dikuasai oleh perusahaan daging Inggris, Vestey akan diambil alih oleh negara dan dikelola bersama dengan rakyat.

Gambaran diatas menunjukan bahwa konflik antar paham kapitalisme dengan sosialisme masih berlangsung. Kalangan pro-kapitalis selalu mengidentikkan kerangka ekonomi kapitalisme dengan demokrasi dan kebebasan berekspresi. Ideologi kapitalisme mengacu kepada sistem ekonominya, maka liberalisme mengacu pada sistem sosial-kemasyarakatan. Keduanya didasarkan pada faham atau prinsip individualisme. Sementara dilain sisi, kalangan kapitalis berupaya menghancurkan kelompok sosialis dengan menuding mereka sebagai diktator dan antidemokrasi. Pro dan kontra hancurnya sistim ekonomi kapitalis dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh kelompok yang beraliran komunis dan sosialis untuk menunjukkan kepada publik bahwa krisis keuangan AS merupakan kelemahan dari sistim ekonomi kapitalis dan kesempatan tersebut kemungkinan dapat dimanfaatkan oleh kelompok sosial demokrasi (Sosdem) untuk menerapkan sistim ekonomi sosialis yang lebih berpihak pada rakyat. Posisi Indonesia yang berada dalam sistim ekonomi kapitalis, sudah sepatutnya agar kembali kepada ekonomi kerakyatan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 45 pasal 33 dan meninjau kembali kebijakan yang bersifat kapitalis. Krisis keuangan AS yang ditenggarai sebagai kegagalan kapitalis perlu diwaspadai karena dapat menjadi “motivasi/inspirasi” bagi kelompok-kelompok anti liberalisme dan imperialisme di Indonesia untuk melakukan perlawanan atau penentangan terhadap kebijakan pemerintah seperti privatisasi BUMN dan pengeksploitasian sumber alam oleh perusahaan asing.

Pentingkah Globalisasi Bagi Indonesia

Joseph Stiglitz (Professor di bidang ekonomi Columbia University Business School dan pernah menjadi economist a di Bank Dunia) dalam wawancaranya dengan harian Bisnis Indonesia tanggal 15 Agustus 2007 mengatakan “Indonesia merupakan negara korban globalisasi”, dijelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan berat berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran dan bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi, sekalipun perekonomian sudah mulai pulih. Indonesia juga menghadapi tantangan kerusakan lingkungan akibat kesepakatan investasi yang lebih melindungi kepentingan investor. Jika Indonesia gagal menerapkan kebijakan sendiri dalam mengelola dampak globalisasi, dikhawatikan persoalan kemiskinan, pengangguran dan dampak lingkungan akan kian memburuk. Stiglitz menilai Indonesia negara yang patuh terhadap Konsensus Washington. Konsensus Washington adalah paket kebijakan generik yang disodorkan IMF dan Bank Dunia seperti yang dianjurkan IMF terhadap Indonesia pascakrisis 1997/1998, dengan menerapkan resep IMF dan Bank Dunia-melalui liberalisasi pasar modal- sehingga terjerumus ke dalam volatilitas pasar dan terjebak pada kebijakan privatisasi yang korup.

Sementara negara maju seperti AS, yang menyerukan globalisasi pasar, menyadari bahwa globalisasi hanya menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran yang meningkat dan melemahnya hasil industri sebagai dampak masuknya produk Cina yang lebih murah. Kandidat Presiden AS Barack Obama dalam pidato kampanyenya mengatakan perjanjian North America Free Trade Agreement (NAFTA) telah membuat Ohio––salah satu negara bagian di AS––kehilangan sekitar 50.000 pekerjaan. Pernyataan tersebut didukung oleh Hillary Clinton yang mengatakan pemerintah AS agar meninjau kembali perjanjian perdagangan NAFTA yang ditandatangani pada 1993 oleh sang suami,Bill Clinton. Beberapa waktu lalu,CNOOC, perusahaan minyak terbesar di China, gagal membeli perusahaan minyak AS,UNOCAL. Padahal sebelumnya, rencana tersebut disetujui, karena CNOOC memberi penawaran dengan harga tertinggi. Pada kesempatan lain, Kongres AS juga mendukung pembatalan rencana pengelolaan pelabuhan di AS oleh perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Dubai. Sementara di Perancis, warganya berdemonstrasi untuk menolak rencana pembelian perusahaan makanan raksasa Prancis, Danone, oleh Pepsi Cola dari AS.

Sementara Indonesia sebagai negara berkembang yang merupakan tujuan pasar negara-negara maju hanya sebagai konsumen dan hanya bisa menyerukan pengusaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas barang produksi tanpa adanya penyuluhan, bentuk keringanan modal usaha dan bimbingan dari instansi terkait dalam menghadapi persaingan masuknya barang dari luar negeri yang membanjiri pasar dan dengan kualitas baik dan harga yang lebih murah. Akhirnya banyak pengusaha yang gulung tikar. Begitu pula dengan nasib Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN, PERTAMINA dan IPTN yang terus mengeluh rugi, sebagai akibat mismanagement dan korupsi sehingga menjadi beban pemerintah. Untuk mengurangi beban subsidi untuk BUMN tersebut, terbersit keinginan pemerintah untuk memprivatisasi BUMN kepada perusahaan asing.yang tertarik untuk membelinya. Bisa dibayangkan jika BUMN seperti Pertamina dan PLN dijual ke perusahaan asing, harga dan tarif listrik akan disesuaikan dengan pasar internasional dan kita sebagai warga negara Indonesia akan semakin terpuruk, jumlah kemiskinan meningkat dan sebaliknya konsorsium asing semakin mengeruk dan menguasai ekonomi Indonesia. Begitu pula dengan pengekploitasian sumber alam, meskipun Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Global Warming Conference pada Desember 2007 lalu, namun tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat memberikan contoh kepada negara lain untuk menjaga hutan dengan baik. Sebaliknya fungsi hutan sebagai penyerap dan pelindung, diubah menjadi komoditas kepentingan perorangan maupun kelompok untuk dijual, sehingga tidak heran tingkat deforestasi (penggundulan hutan) di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Hutan diibaratkan seperti “kue” yang diperebutkan oleh kalangan birokrat, aparat, pejabat pusat dan daerah serta anggota DPR untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pemerintah juga membuka peluang kepada pihak konsorsium asing untuk mengekploitasi dan mengeksplorasi sumber alam yang dimiliki Indonesia yang negosiasi kontraknya lebih banyak menguntungkan pihak asing ketimbang Indonesia. Lalu apa keuntungan yang diperoleh dari globalisasi yang ada hanyalah semakin membuka kesempatan bagi konsorsium asing untuk menguasai dan memiliki sumber alam yang kita miliki dan pejabat kita hanya bisa menonton, berbagi keutungan, berdebat, dan sikut-sikutan untuk saling menjatuhkan lawan politiknya guna memperoleh posisi yang dianggapnya enak dan strategis tanpa memikirkan kepentingan rakyat umum.

Kontroversi Seputar Larangan KPI

Larangan Komisi Penyiaran Independent (KPI) bagi penayangan kebancia-bancian yang mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia merupakan upaya positip yang perlu mendapat dukungan semua pihak. Pro dan kontra, sebagai dinamika dari larangan yang dikeluarkan KPI, agarlah tidak dipergunjingkan berlarut-larut sehingga menjadi komoditas murahan yang kemudian dikemas dan dijual untuk kepentingan atau keuntungan pihak tertentu. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar didunia sudah sepantasnya program penayangan yang menonjolkan unsur kebancian-bancian dan tidak mendidik dilarang karena dampaknya jelas menebar bibit-bibit degradasi moral dan penyimpangan seksual. Bagi pelaku yang memerankan peran banci seharusnya menyadari dan insaf untuk mengganti peran lainnya, bukannya menolak dikeluarkannya larangan tersebut. popularitas dan keuntungan akan diperoleh dengan mudah oleh artis yang profesional tanpa harus memerankan satu peran banci. Artis yang profesional dapat memerankan peran apa saja sesuai tuntutan skenario,

Dilain sisi, KPI tidak dapat sepenuhnya menyalahkan stasiun TV yang menayangkan program/acara tersebut, karena stasiun TV juga memerlukan dana operasionalnya dari sponsor. Intinya adalah kesadaran dari semua pihak yang terlibat dalam penayangan program termasuknya artisnya untuk saling mengingatkan, agar tidak membuat program/acara TV yang mengarah pada kehancuran moral dan budaya bangsa ini.

Disadari atau tidak, pasca reformasi bangsa Indonesia seperti kehilangan jati dirinya, degradasi moral dan budaya, semakin memudahkan masuknya nilai budaya asing merusak dan menghancurkan nilai budaya, ideologi, ekonomi dan politik yang kemudian akan dikemanakan arah dan tujuan bangsa Indonesia kedepan? Sementara disisi lain, begitu beratnya persoalan yang tenagh dialami oleh bangsa ini namun masih banyak orang/pejabat yang ingin menjadi pemimpin bangsa dan tidak pernah berpikir bagaimana keluar dari segala krisis energi dan ekonomi yang masih membelengu rakyat dan memperbaiki bangsa ini untuk kembali menjadi ”bangsa yang sehat dalam segala hal”

Meningkatnya Pemeluk Islam di Eropa

Selama 20 tahun terakhir, jumlah kaum Muslim dunia semakin meningkat secara perlahan namun pasti. Angka statistik tahun 1973 menunjukan bahwa jumlah penduduk Muslim dunia ketika itu hanya 500 juta, namun sekarang telah mencapai 1,5 milyar. Sungguh jumlah peningkatan yang sangat signifikan. Saat ini sekitar 25 juta warga Muslim tinggal di Eropa, sebagian besar di Perancis, Jerman dan Inggris. Menurut laporan Badan Intelijen Domestik Perancis yang dipublikasikan NTV News pada 20 Juni 2004 menyatakan bahwa Islam adalah agama yang berkembang paling pesat di Eropa. Perkembangan tersebut menimbulkan kerisauan kelompok anti Islam di Eropa, sehingga memunculkan sikap Islamophobia dan intoleransi dilingkungan mereka. Penayangan film Anti Islam karya anggota Parlemen Belanda Geert Wilders, merupakan salah satu bentuk ketakutan mereka terhadap berkembangnya Islam di Eropa.

Kelompok ekstrimis sayap kanan Jerman, Pro Koeln dan Pro NRW (North Rhine Westphalia) rencananya menggelar pertemuan ”Anti Islamization Congress” pada 19-20 September 2008 di Cologne, Jerman. Kelompok kiri jauh dan sejumlah tokoh politik Eropa seperti Jean-Marie Le Pen (Front National) dari Perancis, Heinz-Christian Strache dari Austria dan Filip Dewinter dari Belgia, Robert Taft Group dari AS, Great Britain (British National Party), Spanyol dan Hungaria serta sebagian anggota Pro Koeln yang aktifitasnya diidentikan dengan gerakan neo-Nazi dan selalu melontarkan fitnah terhadap warga minoritas terutama Muslim.

Meningkatnya kekhawatiran terhadap tumbuhnya keyakinan Islam di kawasan Eropa tidak seluruhnya mendukung Islamophobia. Penulis Yahudi Jerman, Ralph Giordano, menolak keras rencana penyelenggaraan Anti Islamization Congress karena hanya akan meningkatkan intoleransi antar umat beragama di Eropa. Bagaimanapun keyakinan seseorang terhadap suatu agama tidak dapat dipaksa atau ditentang oleh siapapun, meningkatnya Islam dikawasan Eropa menunjukan bahwa Islam sebagai agama yang dinamis dan bukan agama yang harus ditakuti atau dikahwatirkan.