Situasi politik dan ekonomi Indonesia yang tengah memprihatinkan, disadari atau tidak dipengaruhi oleh masuknya intervensi asing seperti AS yang berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara moderat dan kapitalis. Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy) AS yang dikeluarkan Gedung Putih pada 16 Maret 2006 menyebutkan bahwa ada dua pilar utama strategi keamanan nasional AS: Pertama, mempromosikan kebebasan, keadilan dan kemulian manusia yang berjuang untuk mengakhiri tirani, mempromosikan demokrasi yang efektif dan memperluas kesejahteraan melalui pasar bebas dan kebijakan pembangunan. Kedua, menghadapi berbagai tantangan dengan memimpin komunitas demokrasi yang sedang tumbuh. Untuk mencapai hal tersebut maka AS mengembangkan kebijakan yang solid baik dalam aspek politik, ekonomi, diplomatik dan berbagai alat lainnya yang dianggap mendukung. Salah satu langkah dari proyek tersebut adalah menggunakan bantuan asing untuk mendukung pembangunan pemilu yang fair dan bebas, penegakan hukum, masyarakat sipil (civil society), hak-hak perempuan, kebebasan media serta kebebasan beragama.
Rand Corporation sebagai lembaga penelitian dan pengkajian AS pada tahun 2007 telah menerbitkan sebuah hasil riset yang dipimpin oleh mantan atase Departemen Pertahanan AS, Angel Rabasa yang judul: Building Moderate Muslim Networks. Penelitian tersebut bertujuan untuk membentuk model jaringan muslim moderat khususnya di dunia Islam yang dianggap memiliki pandangan dan misi yang sejalan dengan nilai dan prinsip-prinsip AS untuk menandingi atau mengimbangi kaum fundamentalis. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa AS akan mendapatkan berbagai keuntungan baik secara publik maupun privat dari penyebaran nilai-nilai demokrasi liberal yaitu: nilai kesamaan (values of equity), toleransi, pluralisme, penegakan hukum dan HAM. Dalam mewujudkan hal tersebut, secara khusus Departemen Luar Negeri AS bersama U.S. Agency for International Development (USAID) mendapatkan mandat khusus untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut dan menterjemahkannya dalam bentuk tindakan, Deplu AS dan USAID telah mengontrak sejumlah LSM (NGOs), diantaranya National Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI), Asia Foundation, dan Center for the Study of Islam and Democracy (CSID). Semua LSM tersebut sepenuhnya didanai oleh pemerintah AS.
Untuk mensukseskan misinya, LSM tersebut merekrut beberapa kalangan yang dianggap potensial sebagai partner oleh AS seperti intelektual dan akademisi muslim yang liberal dan sekuler, ulama muda yang moderat, komunitas-komunitas aktivis, kelompok-kelompok perempuan yang terlibat dalam kampanye kesetaraan dan, penulis serta jurnalis moderat. Melalui aktifitas dan keahlian mereka, AS berupaya untuk menyebarkan ideologi liberalis, kesetaraan dalam hidup dan gender di Indonesia yang mayoritas muslim dan memecah belah pemikiran Islam fundamentalis yang dianggap penghambat penyebaran demokrasi liberal. Strategi di atas setidaknya dapat memberikan bukti yang falid bahwa AS merupakan negara Kapitalisme yang akan terus menyebarluaskan Ideologi liberalnya dalam upayanya menghambat dan mematikan musuh Ideologinya, yang disebutnya sebagai Islam Fundamentalis.
