Menjelang akan dilangsungkannya pemilihan presiden pada Juli 2009, masing-masing kandidat dari kubu SBY-Boediono, JK-Wiranto dan Mega-Prabowo terus melakukan konsolidasi dan sharing position sebagai upaya untuk memperkuat dan merebut simpati rakyat dengan janji politik yang intinya mensejahterakan rakyat guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Terlepas dari benar atau tidaknya janji tersebut, hanya rakyat yang dapat menentukan dalam pilihannya pada Juli 2009 mendatang.
Tren pemberitaan di stasiun televisi, media cetak dan media elektronik yang membahas bahwa cawapres Boediono seorang Neoliberalism, perlu adanya pembuktian dan agar tidak dijadikan “alat” bagi lawan politiknya hanya untuk memperoleh dukungan dan popularitas belaka. Disadari atau tidak, bangsa Indonesia sebenarnya akan dibawa kemana? Pernyataan pengamat ekonomi Faisal Basri (Kompas 27 April 2009) menyebutkan bahwa kinerja yang diusung pemerintahan SBY-JK yang progrowth, propoor dan projob hanyalah slogan. Selama tahun 2004-2008 anggaran untuk memerangi kemiskinan naik hampir empat kali lipat, tetapi angka kemiskinan hanya turun 1% saja. Begitu pula dalam menekan angka pengangguran dinilai gagal. Dilain sisi begitu banyaknya perusahaan asing yang beroperasi tidak bisa menyerap tenaga kerja lokal mereka lebih suka untuk mengimpor dari negaranya.
Neoliberalisme yang tengah mengendalikan ekonomi Indonesia mungkin benar adanya. AS berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara moderat dan kapitalis. Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy) AS yang dikeluarkan Gedung Putih pada 16 Maret 2006 menyebutkan bahwa ada dua pilar utama strategi keamanan nasional AS: Pertama, mempromosikan kebebasan, keadilan dan kemulian manusia yang berjuang untuk mengakhiri tirani, mempromosikan demokrasi yang efektif dan memperluas kesejahteraan melalui pasar bebas dan kebijakan pembangunan. Kedua, menghadapi berbagai tantangan dengan memimpin komunitas demokrasi yang sedang tumbuh. Untuk mencapai hal tersebut maka AS mengembangkan kebijakan yang solid baik dalam aspek politik, ekonomi, diplomatik dan berbagai alat lainnya yang dianggap mendukung. Salah satu langkah dari proyek tersebut adalah menggunakan bantuan asing untuk mendukung pembangunan pemilu yang fair dan bebas, penegakan hukum, masyarakat sipil (civil society), hak-hak perempuan, kebebasan media serta kebebasan beragama.
Melalui organisasi non pemerintah seperti National Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI), Asia Foundation, dan Center for the Study of Islam and Democracy (CSID), AS berupaya untuk menerapkan kajian Rand Corporation berupa Demokrasi dan Liberalisme di Indonesia. Pasar Bebas dan mengurangi beban pemerintah dalam mendanai urusan publik disektor sandang pangan, listrik, pendidikan dan kesehatan merupakan ciri dari liberalisme. Dan itu disadari oleh para pemimpin kita, namun mereka tidak bisa untuk berbuat banyak agar lepas dari liberalisme. Namun Ironisnya, mereka (para kandidat presiden) yakin dapat melepaskan belenggu liberalisme dan berjanji untuk menerapkan ekonomi kerakyatan dengan cara memprioritaskan kepentingan rakyat jika nanti mereka terpilih. Sebagai rakyat hanya bisa memilih dan menilai kinerjanya, semoga janji mereka bukan hanya slogan belaka dan serius untuk melepaskan Indonesia dari belenggu liberalisme yang selama ini hanya membuat bangsa ini terpuruk dan tidak berharga dimata dunia internasional.
